Singkawang, MC – Pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan ketentuan dan mengupayakan agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan minimal hingga menempuh tingkatan SMA/sederajat.
Dalam hal ini, Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) membentuk sekolah piloting yang menerapkan pendidikan inklusif di Kota Singkawang di Aula Kartini Disdikbud, Rabu (9/3/2022). Untuk diketahui, saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Singkawang berada di peringkat 2 (dua) se-Kalimantan Barat.
Kepala Disdikbud Kota Singkawang Asmadi mengatakan sekolah inklusi merupakan sistem sekolah yang menerapkan pendidikan secara merata baik kepada siswa regular maupun siswa yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Sebanyak 4 (empat) sekolah piloting yang menerapkan pendidikan inklusif, yaitu SDN 27 Singkawang Barat, SDN 42 Singkawang Selatan, SMPN 5 Singkawang Barat dan SMPN 6 Singkawang Selatan.
Ia menilai tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah mempengaruhi kualitas SDM di wilayah tersebut. Hal ini juga berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana diharapkan rata-rata penduduknya mengenyam pendidikan minimal SMA/sederajat.
“Ini (Sekolah Inklusi) adalah komitmen pemerintah untuk menaikan IPM di Kota Singkawang dengan mewujudkan pendidikan yang merata, khususnya kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dalam rangka percepatan penerapan sekolah inklusi ini, maka Pemerintah Kota Singkawang bekerjasama denga USAID MADANI untuk membentuk beberapa sekolah piloting yang akan menerapkan pendidikan inklusif di Kota Singkawang,” ujarnya.
“Oleh sebab itu, kita mencoba untuk bergerak bersama-sama untuk menciptakan SDM-SDM yang unggul di Kota Singkawang. Dimana, tentunya ini merupakan salah satu perwujudan visi misi Singkawang Hebat,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, dibentuk pula kelompok kerja (Pokja) pendidikan inklusif di sekolah piloting yang telah ditunjuk. Peranan dari Pokja ini diharapkan untuk dapat menyusun kerangka acuan kerja yang dapat mendukung program pendidikan inklusif di Kota Singkawang.
Asmadi mengimbau keterlibatan setiap stakeholder untuk mendukung program pendidikan inklusif di sekolah piloting, mulai dari tingkat terbawah seperti RT, Lurah, hingga Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
Selain itu, Disdikbud menggandeng kerjasama dengan dinas lainnya, seperti Dinas Kesehatan dan KB, Dinas Sosial dan PPPA dan Bappeda Kota Singkawang.
“Keterlibatan mereka ini dibutuhkan untuk menyampaikan data anak-anak yang belum memperoleh pendidikan kepada pihak Dinas Pendidikan. Baik dari kalangan anak yang berkebutuhan khusus, kurang mampu, dan lain-lain. Karena akan kita tindaklanjuti dan fasilitasi melalui program pendidikan inklusif di sekolah piloting itu,” ujarnya.
“Insyaallah, dengan bergerak bersama kita bisa menguraikan permasalahan pendidikan di Kota Singkawang ini. Kita menargetkan supaya Kota Singkawang ini menjadi contoh yang menerapkan pelayanan publik dalam hal pendidikan inklusif di sekolah piloting ini. Perlu ditekankan bahwa pendidikan merupakan fondasi dalam mewujudkan Singkawang Hebat, Sehat dan Cerdas,” tambahnya.
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
