Singkawang, MC – Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 di Kota Singkawang digelar di halaman kantor Wali Kota, Sabtu (29/4/2023).

Mengusung tema “Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul” upacara berlangsung tertib dan khidmat. Pj Wali Kota Singkawang, Sumastro bertindak selaku Inspektur Upacara.

Membacakan amanat Mendagri, Pj Wali Kota mengatakan setelah 27 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya PAD dan kemampuan fiskal daerah.

“Namun data juga menunjukkan bahwa filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan,” katanya.

Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri selama kurun waktu tersebut terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD dibawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui TKDD.

“Hal ini tentunya menjadi sangat ironis, mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah sementara keuangan masih tergantung kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam amanat Mendagri mengapresiasi kepada daerah-daerah yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan dimanfaatkan untuk program pembangunan dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akaes infrasturktur yang baik.

“Kepada daerah yang kemampuan PAD baik tetapi IPM nya rendah, angka kemiskinan tinggi dan akses infrastruktur belum baik perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan penyusunan APBD tepat sasaran, efektif dan efisien,” ujarnya.

Selain itu terkait stunting, pemerintah pusat menargetkan tahun 2023 angka stunting anak turun 17% secara nasional. Mendagri mengimbau kepada seluruh daerah untuk mengambil langkah-langkah startegis dalam upaya menekan stunting.

“Untuk itu koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran Forkopimda perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya-upaya penanganan stunting di seluruh wilayah,” ujarnya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik