Singkawang, MC – Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengikuti rapat koordinasi konsultasi publik RKPD provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 secara daring di TCM ROOM, Kamis (10/2/2022). Pada kegiatan tersebut, Ia didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
Kegiatan ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Diskominfo Prov. Kalimantan Barat dan terbuka umum dengan mengangkat tema “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Produktivitas dan Daya Saing”.
Hal ini dimaksudkan agar pemerintah bisa mendapatkan berbagai masukan dan saran dari publik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah diusulkan dan disepakati sebelumnya oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
Pada forum ini, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikan target indeks infrastruktur tahun 2022 sebesar 68. Oleh sebab itu, anggaran infrastruktur merupakan anggaran terbesar di tahun 2022. Ia menekankan pentingnya penggunaan data yang valid guna mengefektifkan pembangunan di Kalimantan Barat.
“Saya harapkan indeks infrastruktur tahun ini harus di atas 70 dan sudah mencapai 76-77 di akhir RPJMD tahun 2023. Data harus valid. Saat ini jumlah desa mandiri di Kalbar sudah mencapai 385, dimana sebelumnya hanya ada 1 desa mandiri saja. Kami menargetkan jumlah desa mandiri di tahun 2022 menjadi 419 desa,” ujarnya.
“Perencanaan akan baik apabila datanya valid, demikian juga dengan anggaran. Jika menyusun program dengan data yang tidak benar, maka tidak akan tepat sasaran. Indikator suatu program sangat penting karena kita bekerja harus berdasarkan indikator. Oleh karena itu, kita harus memvalidasi data serta menyamakan persepsi bersama seluruh Bappeda kab/kota di Kalbar dan instansi terkait lainnya,” harap Gubernur Kalimantan Barat.
Kegiatan ditutup dengan diskusi lanjutan dan penandatanganan kesepakatan Berita Acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, hasil dari kegiatan ini nantinya akan menjadi bahan masukan dan koreksi dalam pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat (Musrenbang Prov Kalbar) untuk kemudian menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 bagi seluruh OPD Pemprov Kalbar .
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
