Singkawang, MC – Pemerintah Kota Singkawang mengikuti Roadshow secara daring bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Bumi Bertuah Kantor Wali Kota, Selasa (14/2/2023).
Turut hadir Pj Wali Kota Singkawang beserta jajaran Forkopimda, para Kepala OPD terkait, serta perwakilan Camat dan Lurah Se Kota Singkawang.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi melalui Roadshow secara virtual untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
“Tujuan pertemuan ini adalah untuk koordinasi melalui roadshow secara virtual untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Yang kemudian kita carikan solusi bersama.” katanya.
Muhadjir Effendy menjelaskan target Indonesia sesuai dengan arahan Presiden, angka stunting harus di bawah 14% dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% secara nasional pada tahun 2024 mendatang.
“Berdasarkan data dari Studi Survei Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi angka stunting Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 sebesar 27,8%. Angka tersebut menjadikan Provinsi Kalbar sebagai salah satu penyumbang anak stunting yang cukup tinggi di Indonesia” tuturnya.
Ia meminta kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat menyampaikan progress ataupun permasalahan dalam penangganan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem masing-masing. Sehingga dapat diharapkan melalui pertemuan ini segala solusi dan gagasan nantinya dapat diimplementasikan dan pelaksaannya bisa dieksekusi dengan baik.
“Semoga melalui pertemuan yang singkat ini semua poin-poin permasalahannya disampaikan dengan baik sehingga bisa kita carikan solusinya.” harapnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Singkawang Sumastro turut memaparkan harapan dan permasalahan terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Singkawang.
Sumastro mengatakan saat ini Kota Singkawang terus berpacu dalam menekan dan upaya percepatan penurunan stunting yang sekarang tercatat sebesar 23,5 %. Yang mana diharapkan di akhir tahun 2023 dapat menurun di angka 14%.
“Perlu kami sampaikan ke Pak Menko, kami mengupayakan penurunan stunting bukan hanya melalui program APBD saja. Namun sekarang juga ada program bantuan sukarela dari seluruh kalangan ASN di Kota Singkawang. Dan mulai besok kami akan menyalurkan bantuan berupa makanan tambahan bergizi melalui kader-kader posyandu yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.” jelasnya.
Sumastro juga menyampaikan terdapat satu sektor yang menjadi indikator yang berpengaruh dalam persoalan stunting dan persoalan kemiskinan yaitu permasalahan pada sektor air bersih. Ia mengusulkan adanya program Sanimas agar tersebar ke seluruh wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan PDAM.
“Kami mengusulkan juga adanya program sanimas agar tersebar ke seluruh wilayah wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan PDAM. Sehingga bisa mengimbangi pennyediaan kebutuhan air bersih bagi keluarga-keluarga miskin.” tambahnya.
Selanjutnya, Ia juga menceritakan rencana renovasi RSUD rujukan tipe B Kota Singkawang yang dirasa memiliki kondisi yang memprihatinkan dan menjadi langganan banjir saat musim hujan melanda. Ia mengharapkan melalui Menko PMK adanya perhatian dari pusat terkait bantuan pembangunan sehingga dapat terealisasi lebih cepat.
“Kami sangat mengharapkan bisa mendapatkan bantuan dari pusat melalui DAK untuk sarana prasarana kategori lokpri. Maka kami berharap pak menko bisa memberikan perhatian agar kemenkes bisa meningkatkan kondisi bangunan rumah sakit agar lebih baik lagi.” tutupnya.
Pada akhir kegiatan dapat disimpulkan bahwa perlu adanya sinergi program dan kegiatan serta sinergi anggaran antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
