Singkawang, MC – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang menggelar rapat koordinasi pelaksanaan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 di Hotel Mahkota, Selasa (20/9/2022).
Sebanyak 355 orang petugas dipersiapkan untuk melakukan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022. Pendataan akan dilakukan selama sebulan mulai tanggal 15 Oktober 2022 hingga 14 November 2022 mendatang.
Regsosek adalah sistem pendataan kependudukan yang mencakup profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal (satu data).
“Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih dan lebih efisien. Data tunggal dapat digunakan untuk penanganan korban bencana, wabah atau perubahan iklim secara cepat. Dalam hal ini, para petugas akan melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi warga secara door to door,” ujar Suminar Kristiani, Kepala BPS Kota Singkawang.
Lebih lanjut, Suminar Kristiani mengatakan tujuan transformasi data menuju regsosek dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar penduduk berdasarkan status sosial ekonomi dan kolaborasi program lintas kementerian dan lembaga (K/L) untuk perencanaan kebijakan yang lebih berpihak melalui data yang terintegrasi.
Sementara itu, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyambut baik kegiatan pendataan Regsosek ini. Ia menilai upaya ini nantinya akan membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran.
“Kita akan tahu status dan kondisi masyarakat kota Singkawang melalui pendataan regsosek ini. Tentunya, petugas yang ditunjuk diharapkan bisa bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga data yang diberikan benar adanya,” ujarnya.
“Saya harapkan juga pantauan dari Camat dan Lurah se-Kota Singkawang beserta para RT untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Saya minta setelah pelatihan, para petugas dibagi dan dikerahkan ke setiap kecamatan. Dengan begitu, data valid yang diperoleh akan sangat bermanfaat bagi pemerintah saat memberikan bantuan,” tambahnya.
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
