Singkawang, MC – Penjabat Wali Kota Singkawang bersama jajaran Forkopimda Kota Singkawang mengikuti Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul International Convention Center Bogor, Selasa (17/1/2023).

Pada rakornas yang dibuka Presiden Joko Widodo tersebut, Pj Wali Kota Sumastro hadir bersama Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 1202 dan Kajari Singkawang.

Pj Wali Kota Sumastro mengatakan pada rakornas ini, kepala daerah dan forkopimda menerima arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Arahan presiden menekankan kepada pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan polok, terutama beras, telur, daging dan ayam ras.

Kemudian, pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim, mendorong investasi dengan kemudahan perijinan mulai dari KKPR sampai dengan PBG. Selain itu pula presiden menekankan pada digitalisasi management dalam pelayanan publik dan inovasi daerah melalui konsep kota tematik.

“Kemudian, stabilisasi  wilayah dan Kamtibmas menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Semoga arahan Presiden ini dapat kita implementasikan di Kota Singkawang,” kata Sumastro.

Presiden dalam arahannya menekankan kepada seluruh kepala daerah dan anggota forkopimda untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.

Presiden juga mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi Covid-19 di Indonesia dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

“Meskipun mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, kita harus tetap hati-hati dan waspada karena 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global,” ujar Jokowi.

Semua jajaran diminta hati-hati dan bekerja keras mendeteksi segala informasi dan data di lapangan agar jangan sampai keliru membuat kebijakan. “Sekecil apapun kebijakan, itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” kata presiden.

Selanjutnya, seluruh peserta rakornas mengikuti empat panel diskusi. Adapun Panel I membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi; Panel II penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha.

Kemudian Panel III membahas soal penanganan Covid-19, stunting, kemiskinan, dan jaring pengaman sosial; dan Panel IV mengupas stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik