Singkawang, MC – Pj. Wali Kota Singkawang menerima kunjungan Tim PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) di Ruang Rapat Wali Kota Singkawang, Senin (09/01/2023).

Dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional, PT. SMI melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran pinjaman daerah PT. SMI kepada Pemkot Singkawang. Kunjungan tim PT SMI diterima langsung Pj. Wali Kota Singkawang didampingi Plh Sekda dan kepala OPD terkait.

PT SMI akan memonitoring dan mengevaluasi sejumlah proyek pembangunan di Kota Singkawang seperti rekonstruksi jalan, revitalisasi sekolah, pembangunan talud, dan pembangunan jembatan yang dananya berasal dari pinjaman PT. SMI.

Pj. Wali Kota Sumastro mengapresiasi kunjungan ini. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pihak PT. SMI yang telah memberikan bantuan kepada Pemerintah Kota Singkawang dalam bentuk dana pinjaman non bunga untuk melakukan pembangunan insfrastruktur pada saat pendemi Covid-19. Sehingga Kota Singkawang dapat melaksanakan beberapa proyek pembangunan seperti revitalisasi Gedung SDN 23 Kota Singkawang, pembangunan perkuatan Tebing Saluran Primer Sungai Setapuk Besar, dan sejumlah proyek pemeliharaan lainnya.

“Dan Alhamdulillah, yang awalnya kami berpikir pinjaman ini akan mendapatkan kebijakan bunga, akan tetapi karena kita memulai prosesnya di bulan agustus 2020, sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh PT. SMI, Pemkot Singkawang mendapatkan kebijakan pinjaman tanpa bunga. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan tersebut,” kata Sumastro.

Ia menambahkan proses tersebut akan berlangsung selama tujuh tahun kedepan dan dalam tempo waktu tersebut pihak Pemkot Singkawang akan mencicil pembayaran tersebut.

“Proses pinjaman ini akan berlangsung hingga tujuh tahun kedepan, dan akan kita cicil pembayarannya sesuai tempo waktu yang telah disepakati” tambahnya.

Ia menyebut pertemuan ini sangatlah penting bagi Pemerintah Kota Singkawang. Ia juga meminta kepada OPD pengampu yang terlibat dalam proyek yang akan dievaluasi dan dimonitoring oleh PT. SMI, untuk mempersiapkan segala keperluan seperti dokumen guna mempermudah proses evaluasi dan monitoring tersebut.

“Pertemuan ini sangatlah penting bagi Pemkot Singkawang, oleh sebab itu saya minta kepada OPD pengampu kegiatan proyek tersebut untuk segera mempersiapkan segala macam bentuk keperluan pendukung bagi kegiatan evaluasi dan monitoring PT. SMI ini, agar kegiatan mereka dapat berjalan dengan efektif,” pintanya.

Mengingat telah terciptanya kerja sama yang baik antara Pemkot Singkawang dan PT. SMI, Sumastro menyebut potensi kerja sama ini dapat untuk terus ditingkatkan dan ditindaklanjut di masa yang akan datang. Salah satu potensi kerja sama yang disampaikannya di pertemuan tersebut adalah penguatan BUMD dalam hal ini yaitu Perumdam Gunung Poteng dan pembangunan RSUD Abdul Aziz. Ia menilai hal tersebut sangat vital bagi masyarakat.

“Kerja sama yang telah terjalin ini, saya harapkan dapat terus ditingkatkan. Saya menilai banyak sekali potensi-potensi kerja sama yang memang harus kita sepakati untuk ditindaklanjuti, yaitu Perumdam Gunung Poteng dan pembangunan RSUD Abdul Aziz,” ujarnya.

Sementara, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi PT. SMI, Joan Tampubolon, menyebutkan program penguatan BUMD, khususnya sektor air minum, merupakan salah satu program yang terdapat didalam skema rencana utama PT. SMI untuk Kota Singkawang di tahun 2023. Melalui kebijakan undang-undang Hubungan Keuangan Daerah dan Pusat (HKPD) yang baru, terdapat peluang melalui program pinjaman tunai, yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai Budget Support dalam mengembangkan BUMD di sektor air minum.

“Program penguatan BUMD di sektor air minum, sebenarnya masuk didalam skema rencana utama PT. SMI di Kota Singkawang tahun 2023. Sesuai dengan amanat Mentri Keuangan Republik Indonesia melalui Undang-Undang HKPD yang baru. Terdapat peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan BUMD di sektor air minum melalui program pinjaman tunai, yang dapat digunakan sebagai Budget Support,” sebutnya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik