Singkawang, MC – Pemerintah Kota Singkawang terus memperkuat fondasi tata kelola digital dengan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan website perangkat daerah. Upaya ini diwujudkan melalui pelatihan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Singkawang bagi para admin dan operator website, Selasa (28/4/2026).
Pelatihan ini tidak sekadar peningkatan kapasitas teknis, tetapi diarahkan sebagai langkah strategis untuk memastikan website pemerintah menjadi kanal utama informasi publik yang akurat, responsif, dan aman. Fokus pembekalan mencakup optimalisasi penyediaan informasi, efektivitas publikasi layanan publik, serta penguatan mitigasi terhadap potensi kerentanan keamanan siber.
Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo Singkawang, Hery Ristiawan, mengatakan peran admin website kini semakin krusial dalam menjaga kredibilitas pemerintah di ruang digital. Menurutnya, kecepatan dan ketepatan penyajian informasi harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keamanan.
“Website perangkat daerah harus mampu menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya sekaligus aman. Operator dituntut tidak hanya aktif memperbarui konten, tetapi juga tanggap terhadap potensi ancaman keamanan siber,” katanya.
Selain aspek teknis, pelatihan ini juga menekankan pentingnya standarisasi informasi pelayanan publik. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Singkawang, Syarifah Chatiza, menyebutkan website bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan garda depan keterbukaan informasi pemerintah.
Ia menjelaskan, setiap perangkat daerah wajib menyajikan informasi layanan secara lengkap dan mudah diakses, meliputi persyaratan, biaya atau tarif, prosedur layanan, jangka waktu penyelesaian, produk layanan, serta kanal pengaduan masyarakat.
“Transparansi standar pelayanan adalah fondasi kepercayaan publik. Informasi tersebut harus selalu diperbarui agar masyarakat memperoleh kepastian layanan,” kata Syarifah.
Dari sisi pengawasan, Inspektorat Daerah Kota Singkawang menempatkan website sebagai instrumen penting dalam mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Auditor Ahli Muda, Novi Yandi, menyebutkan bahwa publikasi data pada website menjadi bagian dari objek reviu dalam evaluasi tata kelola pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
“Website bukan sekadar etalase informasi, tetapi juga alat ukur komitmen perangkat daerah terhadap transparansi dan kinerja yang terukur,” ujarnya.
Sejumlah indikator utama menjadi perhatian dalam pengawasan, antara lain publikasi standar pelayanan dan SOP, maklumat pelayanan, visi dan misi, prosedur pengaduan, integrasi kanal pengaduan dengan sistem nasional SP4N-LAPOR!, hingga hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
Sementara itu, Auditor Ahli Muda lainnya, Julita Sari, menekankan pentingnya disiplin waktu dalam publikasi data. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memastikan dokumen perencanaan dan capaian kinerja telah dipublikasikan paling lambat Februari setiap tahun.
“Ketepatan waktu publikasi menjadi kunci agar proses evaluasi kinerja berjalan optimal dan akuntabel,” ujarnya. (HR)
Humas Singkawang
