Singkawang, MC – Rapat Kerja Pemerintah Daerah di Bidang HAM yang digelar di Hotel Swiss-Belinn, Singkawang, Kamis (13/11/2025), menjadi ruang bagi pemerintah pusat menegaskan kembali pentingnya keberanian daerah dalam menjaga nilai demokrasi dan kemanusiaan.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, yang hadir dalam agenda tersebut, menyebut Singkawang sebagai contoh nyata bagaimana komitmen pemerintah daerah dapat bertemu dengan mandat konstitusi.
Dalam forum yang dihadiri kepala daerah se-Kalimantan Barat itu, Bima menyoroti keberhasilan Singkawang mempertahankan predikat sebagai The Most Tolerant City. Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan hasil dari sikap kepemimpinan yang berani mengambil keputusan di tengah dinamika sosial.
“Seorang wali kota yang berani melangkah tanpa takut diiringi gelombang protes, karena ada pengakuan, legitimasi, inspirasi, dan narasi yang tidak pernah berhenti di Singkawang ini. Itulah poin utama yang membuat hal ini membanggakan,” kata Wamendagri.
Ia menilai keberanian semacam itu jarang ditemukan pada pemimpin daerah lain. Bahkan, ia menyebut belum ada kota atau kabupaten lain di Indonesia yang secara eksplisit dan konsisten berani menuliskan komitmennya terhadap toleransi seperti Singkawang.
Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan Kota Singkawang sejalan dengan Asta Cita Presiden, yang menempatkan penguatan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan HAM sebagai pilar pembangunan nasional. Karena itu, menurut dia, perdebatan mengenai komitmen pemerintah terhadap HAM tidak lagi relevan.
“Kalau masih ada yang memperdebatkan komitmen pemerintah, tidak perlu bingung. Komitmennya sudah jelas, yaitu memperkokoh pencapaian demokrasi dan hak asasi manusia,” katanya.
Ia mengingatkan kembali bahwa seluruh program prioritas nasional berdiri di atas dasar konstitusional yang kuat. “Semua berlandaskan HAM dan semuanya memiliki dasar kuat di Undang-Undang Dasar 1945,” ucapnya. (MC)
Bid. IKP/Kominfo
