Singkawang, MC – Wali kota Singkawang, Tjhai Chui Mie bersama Badan Pemadam Kebakaran Swasta (BPKS) se-Kota Singkawang membahas bantuan hibah yang diperuntukkan bagi BPKS Singkawang.
“Dalam rakor, kita minta kepada semua BPKS yang ada bisa membentuk asosiasi, dimana semua anggota BPKS bisa masuk di dalamnya sebagai pengurus,” kata Tjhai Chui Mie, Sabtu (14/9/2019).
Dia juga meminta, sejumlah data seperti berapa jumlah armada yang dimiliki masing-masing BPKS, apakah armada yang dimiliki masih layak pakai atau tidak.
Kemudian, jumlah anggota masing-masing BPKS ada berapa, apakah semua anggotanya sudah memiliki asuransi. Jika sudah, apa-apa saja yang ditanggung, mengingat pekerjaan mereka sangat berisiko dengan keselamatan nyawa.
Tjhai Chui Mie juga meminta berapa jumlah anggota yang masih aktif di masing-masing BPKS.
“Dengan sudah mendapatkan semua data-data tersebut, tahapan selanjutnya adalah akan kita rapatkan bersama TAPD, untuk diupayakan dalam pemberian bantuan berupa hibah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPKS Dwi Tunggal Singkawang, Tjhai Nyit Khim mengatakan, ada yang mau disampaikan khususnya keterlibatan BPKS terhadap masalah penanganan Karhutla yang terjadi akhir-akhir ini.
“Mengingat tupoksi yang ada di BPKS hanyalah fokus pada penyelamatan terhadap kebakaran rumah, gedung dan pemukiman,” katanya.
Sedangkan untuk pemadaman Karhutla, itu bukan merupakan tupoksi BPKS. Jadi dalam penanganan Karhutla, menurutnya BPKS hanya membantu.
“Nah, kalau sifatnya hanya membantu berartikan sesuai dengan kemampuan. Hanya saja, masyarakat masih banyak yang belum paham mengenai tupoksi BPKS yang sebenarnya,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat selalu berteriak seolah-seolah menyalahkan BPKS mengapa terlambat bahkan tidak turun untuk memadamkan Karhutla.
“Pertanyaannya, jika memang Pemkot Singkawang mengharapkan bantuan dari Damkar, tentunya harus duduk semeja guna memecahkan masalah ini,” pintanya.
Yang namanya bencana, siapapun tidak akan bisa tahu. Menurutnya, anggaran bisa disiapkan, dan kalau seandainya tidak terjadi Karhutla maka BPKS tidak menerima.
“Kan bisa dikembalikan ke kas daerah atau dialihfungsikan untuk apa,” ungkapnya.
Jangan sampai kerbau yang bekerja, tapi sapi yang dapat nama. Maka dari itu, Pemkot Singkawang harus bisa memperhatikan BPKS yang sewajarnya.
“Karena apa, perlengkapan dan peralatan kami rusak, anggota kami juga harus bekerja besok pagi, paling tidak bahan bakarlah,” ungkapnya.
Mengingat anggaran untuk Karhutla memang tidak ada untuk BPKS. Yang ada hanya bantuan hibah dan itupun 2 tahun sekali.
Menurutnya, bantuan hibah merupakan hak BPKS. Yang artinya, meskipun BPKS tidak turun memadamkan karhutla, tapi BPKS juga pantas mendapatkan hibah.
Yang mana besaran anggarannya sekitar Rp150 juta untuk dua tahun. “Berarti satu tahun Rp75 juta. Namun, khusus untuk karhutla, Pemkot harus bisa memberikan perhatian kalau kami diminta turun lapangan,” pintanya.
