Singkawang, MC – Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2025 mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya deklarasi komitmen hasil Musrenbang HAM dibacakan di forum nasional, dan kehormatan itu diberikan kepada ASN Pemerintah Kota Singkawang.
Sari Tangkau, ASN pada Bagian Hukum Pemkot Singkawang, ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk membacakan deklarasi tersebut pada acara puncak peringatan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025) malam. Acara ini dihadiri para menteri, duta besar, kepala daerah, serta perwakilan organisasi masyarakat.
Penunjukan itu menjadi momen penting bagi representasi daerah dalam agenda nasional HAM. Sari sebelumnya mengikuti Musrenbang HAM 2025 pada 8–9 Desember sebagai perwakilan resmi Singkawang untuk merumuskan rekomendasi dan komitmen implementasi HAM di daerah.
“Saya hadir ditugaskan pimpinan mewakili Pemerintah Kota Singkawang untuk merumuskan rekomendasi dan komitmen dukungan implementasi HAM,” ujarnya.
Sari mengungkapkan bahwa ia mendapat kabar penunjukan hanya beberapa jam sebelum acara dimulai. Rasa kaget bercampur bangga menyelimuti dirinya ketika panitia menghubunginya.
“Ini deklarasi pertama dalam sejarah Hari HAM Sedunia di Indonesia. Saya tidak menyangka diminta mewakili seluruh peserta Musrenbang dari berbagai daerah,” katanya.
Ia menyebut momen itu sangat emosional karena membawa nama daerah di hadapan tokoh nasional. Sari merasa terharu sekaligus bertanggung jawab, menyadari bahwa apa yang ia sampaikan mewakili komitmen seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
“Saya bangga, tapi juga merasa ini amanah besar. Ada rasa deg-degan ketika berdiri di panggung, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa Singkawang mampu,” tuturnya.
Selain membawa kebanggaan personal dan daerah, kehadiran Sari dalam forum tersebut menandai perhatian khusus Kemenkumham RI terhadap Singkawang. Beberapa program HAM nasional rencananya menjadikan Singkawang sebagai pilot project.
Menurut Sari, hal itu sejalan dengan branding Singkawang sebagai kota dengan tingkat toleransi tinggi. “Kita harus menyambut baik ini untuk pemajuan HAM di Kota Singkawang. Dari Bagian Hukum, kami mendukung penguatan regulasi yang berperspektif HAM,” ujarnya. (MC)
Bid. IKP/Kominfo
