Singkawang, MC – Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie bersama Walikota dan Bupati se Kalimantan Barat menghadiri kegiatan Diseminasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat (Kalbar) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu (24/7/2019).
“Kegiatan ini dalam rangka pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah kabupaten dan kota se Kalbar,” kata Tjhai Chui Mie.
Ia mengatakan diseminasi ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan pimpinan daerah terkait perencanaan dan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN.
Selain itu juga, kata Dia, mensinergikan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dengan perpaduan inovasi daerah. “Serta mendorong terjadinya pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaran pemerintahan daearh,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengimbau kepada seluruh SKPD yang ada di lingkungan pemerintahannya dan pemerintah kabupaten/kota di Kalbar untuk mengutamakan pemberian Diklat atau BImtek kepada PNS yang berusia dibawah 40 tahun.
“Saya minta kepada semua SKPD yang ada untuk memberikan diklat kepada PNS atau pejabat eselon 3 yang berusia dibawah 40 tahun, agar mereka bisa meningkatkan kualitas SDM nya dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Sutarmidji saat membuka kegiatan diseminasi penyelenggaran pemerintahan daerah.
Menurutnya, jika peserta diklat yang diutus adalah PNS yang sudah berusia diatas 40 tahun bahkan 50 tahun, maka PNS tersebut tidak lama lagi akan memasuki masa pensiun dan produktivitasnya mungkin sudah menurun.
“Waktu saya menjadi Wali Kota Pontianak ini sudah saya lakukan dimana saya mengutamakan PNS atau pejabat yang masih muda untuk mengikuti diklat atau bimtek. Setelah kita evaluasi, rasio kualitas PNS nasional 1,4, Pontianak bisa 0,78 dan ini tentu sangat baik untuk mempercepat layanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, katanya, diklat yang akan diikuti oleh PNS atau pejabat eselon ini harus disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, agar benar-benar terarah, mengingat diklat atau bimtek yang diikuti itu bermuara pada peningkatan SDM PNS dalam percetapatan pencapaian betbagai rencana program kerja dari tiap-tiap dinas.
Yang tidak kalah pentingnya, kata Sutarmidji, pemerintah daerah diminta untuk melakukan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hal itu pada akhirnya akan menciptakan tata kelola pemerintah yang terbuka, akuntabel dan inovatif.
“Percepatan layanan kepada masyarakat juga harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar ke depan, masyarakat bisa semakin merasakan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” kata Sutarmidji.
MC. Kota Singkawang
