Singkawang, MC – Pemerintah Kota Singkawang mengusulkan tiga budaya tradisional dari suku Melayu, Dayak, dan Tionghoa ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia.
Tiga budaya yang diusulkan tersebut meliputi Kasai Langger dari suku Melayu, Besamsam dari suku Dayak, dan Wayang Gantung dari suku Tionghoa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Asmadi, mengatakan bahwa pengajuan ini merupakan bagian dari upaya pelestarian dan promosi kekayaan budaya lokal.
“Kami ingin budaya-budaya ini tidak hanya dikenal secara lokal, tetapi juga diakui secara nasional sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia,” kata Asmadi, Selasa (14/10/2025).
Proses pengajuan WBTb dilakukan melalui sejumlah tahapan, termasuk kajian akademik untuk memastikan bahwa budaya yang diusulkan memenuhi kriteria penetapan. Setelah melalui verifikasi dan sidang penetapan di tingkat kementerian, budaya yang disetujui akan memperoleh status resmi sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
Selain ketiga budaya tersebut, pihaknya juga berencana mengusulkan sejumlah elemen budaya lainnya pada tahun mendatang. Budaya-budaya itu mencakup kuliner khas seperti bubur gunting dan coipan, hingga permainan tradisional dari tiga etnis utama di Singkawang: Melayu, Dayak, dan Tionghoa.
“Kita akan libatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, penggiat budaya, hingga organisasi kultural seperti MABM, MABT, dan DAD,” katanya.
Ia menambahkan, penetapan budaya sebagai WBTb tidak hanya bertujuan menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkuat identitas Kota Singkawang sebagai kota multikultural.
Sebagai kota yang dikenal dengan keragaman budaya dan etnis, Singkawang dinilai memiliki kekayaan tradisi yang perlu dijaga keberlanjutannya.
“Pemerintah kota berkomitmen untuk terus mendorong pelestarian budaya. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, ini juga menjadi aset penting dalam pengembangan pariwisata dan pendidikan budaya,” ujarnya. (MC)
Bid. IKP/Kominfo
