Singkawang, MC –Inspektorat Kota Singkawang memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas kota Singkawang di ruang rapat Wali Kota Singkawang, Senin (14/6/2021). kegiatan ini juga diikuti secara virtual dengan menggunakan metode desk evaluation melalui aplikasi zoom cloud meeting.
Menurut Inspektur Kota Singkawang, Siti Kodam Mariana, setiap kinerja yang dilakukan perangkat daerah harus dilaporkan. Hal ini menjadi pertanggungjawaban dalam rangka mencapai sasaran program kegiatan yang menyesuaikan APBD kota Singkawang.
“Untuk mencapai visi-misi kota Singkawang, program-programnya harus sejalan. Tentu dalam hal ini, bukan sekedar membelanjakan habis APBD, tapi harus ada output dan outcome yang mencapai sasaran.” katanya.
Ia berharap agar komitmen dalam melaksanakan program-program yang sejalan dengan visi-misi tetap terjaga. Hal ini dimaksudkan agar terwujud suatu kesatuan dan kerjasama seluruh perangkat daerah yang mengarah pada visi-misi Wali Kota Singkawang.
“Kita harus terus evaluasi secara berkala terkait program-program yang direncanakan. Kita lihat kembali pelaksanaan programnya tercapai atau tidak. Jika belum tercapai atau belum efektif, bagaimana tindak lanjut agar selaras dengan visi misi. Maka dari itu, setiap perangkat daerah harus punya komitmen yang sama dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan.” harapnya.
Dari segi penilaian, Ia menilai SAKIP pemerintah kota Singkawang sudah berjalan dengan baik.
Sementara, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengapresiasi kinerja perangkat daerah meski ditemui 17 perangkat daerah yang dinilai perlu meningkatkan kualitas kinerjanya.
“Perencanaan dan kinerja Pemerintah yang baik, tentu masyarakat juga lah yang akan merasakan dampaknya. Dengan adanya evaluasi ini, beberapa perangkat daerah yang dinilai perlu meningkatkan kualitas kinerjanya.” Ujarnya.
Untuk memotivasi perangkat daerah kota Singkawang, Ia menyatakan akan menerapkan sistem Reward dan punishment. Reward dan Punishment adalah dua bentuk metode dalam memotivasi petugas layanan publik untuk melakukan memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian Reward dan Punishment sesuai dengan mekanisme reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga Pemerintahan.
“Tadi sudah saya sampaikan setiap perangkat daerah perlu melaksanakan rapat internal untuk mengawal dan memantau terlaksananya program-program di dinas masing-masing. Tidak harus rapat formal, bisa saja sambil ditemani minum kopi sambil bertukar informasi dan masukan. Dari notulen, kita pantau terus setiap poinnya dan bisa diketahui cara mengatasi kendala yang ada.” Katanya.
Tjhai Chui Mie berharap setiap perangkat daerah untuk mencintai pekerjaannya agar dapat mewujudkan inovasi yang diharapkan. Ia mengatakan perangkat daerah dapat mengadopsi inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih optimal.
“Bertanggungjawab, mencintai pekerjaan dan ikhlas adalah hal-hal yang dapat mendorong terwujudnya inovasi. Inovasi tiap perangkat daerah pun beragam. Misalnya dinas Kominfo dapat menyuguhkan pemberitaan denga gaya-gaya yang menarik. Tidak hanya monoton dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk video, gambar atau meme. Kita bisa mengadopsi inovasi pelayanan publik di perusahaan-perusahaan.” Ujarnya.
Dalam kaitannya dengan inovasi, Tjhai Chui Mie menilai sebagian perangkat daerah yang sudah mulai menerapkan perwujudan konsep Smart City. Konsep Smart City ini juga memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan yang lebih baik.
“Nantinya, kita akan ciptakan konsep Smart City dan diharapkan sudah bisa bergerak mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Contohnya, jika masyarakat ingin mengetahui informasi terkait wisata, makanan khas suatu daerah, jajanan atau oleh-oleh dengan mudah bisa didapatkan. Selain itu, fungsinya adalah dengan melawan hoaks dan mendapat berita terkait kondisi di lapangan dari masyarakat. Perlahan-lahan pasti akan kita kerjakan.” ujarnya. *Td
Government Public Relations
