Singkawang, MC – Pemkot Singkawang dan Forkopimda melaksanakan Rakor dan Silaturahmi Kebangsaan dalam rangka memelihara keharmonisan Kota Singkawang menuju pilkada damai di Basement Kantor Walikota, Selasa (26/11/2024).
Diinisiasi oleh Kesbangpol Kota Singkawang, Rakor dilakukan dalam bentuk diskusi serta mengulas dinamika dan sejumlah polemik yang terjadi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kota Singkawang.
Pj Wali Kota Singkawang, Sumastro mengatakan kesuksesan Pilkada jadi tanggung jawab seluruh warga negara, karena dari Pilkada itulah lahir pemimpin yang akan menjalani roda pemerintahan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“Pilkada itu sangat krusial dan strategis menyangkut siapa yang akan memimpin pemerintahan kita di daerah baik Provinsi maupun di Kabupaten/Kota,” katanya.
“Kesuksesan Pilkada adalah tanggung jawab seluruh warga negara,” tambah Sumastro.
Kepada Paslon yang berkompetisi, Sumastro mengajak mereka siap menerima segala hasil Pilkada.
“Ketika sudah ada yang menjadi pemenang di Pilkada ini, maka paslon lainnya harus mengakui bahwa inilah pilihan rakyat melalui sebuah proses demokrasi,” ujarnya.
Sumastro menyebut, seluruh pihak yang terlibat pelaksanaan Pilkada sebagai pelaku sejarah dan kontributor lahirnya pemimpin yang demokratis dan berintegritas.
Terkait munculnya sejumlah polemik jelang Pilkada, salah satunya menyangkut prosedur pencoblosan, Pj. Walikota, Sumastro menyampaikan kepada masyarakat untuk membawa KTP atau surat keterangan lainnya jika tidak mendapat surat undangan dari KPU.
“Memang ada sedikit mis komunikasi mengenai sejumlah laporan warga yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih, itu seperti yang dijelaskan KPU, mereka cukup membawa KTP/surat keterangan lainnya,” kata Sumastro.
“Tidak ada yang sulit, jangan dibuat sulit sesuatu yang sudah jelas seperti itu ya,” sambungnya.
Jika masih terkendala, Sumastro mengimbau masyarakat segera melapor kepada KPPS.
“Saya mau warga Singkawang cerdas dalam berpolitik, jangan sampai hal-hal yang jadi kendala saat pemungutan suara itu dijadikan polemik dan dibesar-besarkan,” ujarnya. (Gun)
Bid. IKP/Kominfo
