Singkawang, MC – Kota Singkawang menjadi tuan rumah kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah Se-Kalimantan Barat tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Swiss Bellin Singkawang, Kamis (20/6/2024).
Rakor kali ini diselenggarakan melalui sesi diskusi umum dan panel kelas, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan Kepala BPKAD Kota Semarang.
Mewakili Pj Gubernur Kalbar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat Ahmad Priyono, mengatakan pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu kunci utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ahmad Priyono menuturkan, sampai saat ini Pemda masih menghadapi berbagai dinamika dan permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain, adanya kecenderungan penurunan pendapatan daerah baik itu yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari transfer Pemerintah Pusat, belanja Pemda yang tidak efektif dan efisien, dan adanya kecenderungan terhadap penumpukan hutang Pemda.
“Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan banyak faktor, yakni belum optimalnya penerimaan PAD seperti pajak daerah dan retribusi daerah, transfer dari pusat yang belum optimal baik dari segi jumlah maupun penyalurannya, rasio belanja pegawai dan belanja barang jasa masih lebih besar daripada belanja modal serta belum optimalnya pemanfaatan dana pinjaman untuk program kegiatan yang bersifat produktif untuk tujuan pemerataan pembangunan,” ucapnya.
Oleh karena itu, Ia berharap melalui Rakor ini seluruh pemangku kepentingan dapat semakin berkomitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel.
“Harapannya bahwa kita sebagai pengambil kebijakan Pemda dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel. Yang memang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemda maupun masyarakat,” sambung Ahmad.
Pada kesempatan yang sama, Pj Wali Kota Singkawang Sumastro menyebut, Rakor ini dapat dijadikan sebagai forum diskusi dan wadah konsolidasi antar Pemda Kabupaten/Kota dalam mengatasi berbagai isu aktual yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah memberikan kesempatan untuk Kota Singkawang menyelenggarakan Rakor ini, Kami juga mengucapkan selamat datang di Kota Singkawang kepada para peserta Rakor dari seluruh daerah Kalimantan Barat, ” ujarnya.
Ia pun berpesan, agar melalui Rakor ini didapatkan rekomendasi teknis berupa ide dan saran untuk perbaikan urusan pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Barat.
“Semoga Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kalimantan Barat tahun 2024 ini dapat mendorong kemajuan yang lebih signifikan di Provinsi Kalimantan Barat,” tutup Sumastro.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Widatoto menyebut, tujuan dari Rakor ini adalah untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, memperkuat kualitas pengelolaan dan memperkuat penggunaan earmarking Transfer ke Daerah (TKD) pada sektor prioritas, serta meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional.
“Tujuan lainnya, meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi stunting, kemiskinan, inflasi, dan investasi. Serta mendorong Pemda agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan harapan mencipatakan multiplier effect yang tinggi,” tuntasnya.
Selanjutnya, kegiatan dirangkaikan dengan pembagian cenderamata dan piagam penghargaan kepada Kabupaten/Kota peraih nominasi Realisasi Pendapatan Tertinggi Tahun Anggaran 2023, Realisasi Belanja dan Tranfer Tertinggi Tahun Anggaran 2023 dan nominasi Rasio PAD Tertinggi Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan oleh Kepala BKAD Provinsi Kalbar dan Pj Wali Kota Singkawang. (Do)
Bid. IKP/Kominfo
