Singkawang, MC – Pemerintah Kota Singkawang melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Diseminasi hasil penyusunan dokumen Rencana Induk Pengendalian Banjir Kota Singkawang Tahun 2025-2034.
Menghadirkan narasumber Tim Peneliti dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, kegiatan ini dibuka oleh Pj Wali Kota Singkawang Sumastro di Ballroom Hotel Mahkota, Senin (19/8/2024).
Pj Wali Kota Singkawang, Sumastro mengatakan, telah banyak usaha dilakukan Pemerintah Kota Singkawang untuk mengendalikan banjir antara lain membuat bendungan, perbaikan saluran drainase, reboisasi hutan dan normalisasi sungai. Namun nyatanya masih belum cukup efektif yang bahkan cakupannya semakin luas.
Oleh karena itu, Sumastro ingin agar ini menjadi tantangan yang harus dijawab melalui diseminasi rencana induk ini tentang sumber permasalahan prioritas yang harus diselesaikan.
“Singkawang ini daerahnya seperti mangkok yang berupa cekungan, jadi memang sulit kalau untuk sepenuhnya bebas banjir. Namun kita harus cari prioritas permasalahannya kenapa sering terjadi banjir di suatu daerah dan kenapa tiba-tiba yang tidak pernah banjir menjadi banjir,” ucap Sumastro.
Sumastro menambahkan, permasalahan banjir tidak hanya disebabkan faktor alami, namun juga karena faktor pengelolaan sumber daya alam yang acap kali dilalaikan. Seperti alih fungsi lahan serta penyempitan drainase untuk kepentingan bangunan dan permukiman.
Ia pun berpesan kepada masyarakat, agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya fungsi saluran air, dan harapannya masyarakat dapat selalu mendukung program pemerintah dengan tidak melanggar aturan pembangunan yang mengganggu saluran drainase.
“Masih banyak kita lihat bangunan dan permukiman penduduk yang dibuat kurang memperhatikan saluran drainase, hingga mempersempit bahkan ada juga yang sampai menutupnya dengan bangunan sendiri. Ini harapannya menjadi kesadaran masing-masing untuk lebih memperhatikan lingkungan bersama,” tegas Sumastro.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kota Singkawang Siti Kodam menyampaikan, tujuan diseminasi ini adalah untuk mempublikasikan hasil penyusunan rencana induk sebagai arah pencegahan dan penanganan banjir, serta memperoleh komitmen bersama antar pihak-pihak terkait dalam melakukan implementasi dan rekomendasi pengendalian banjir.
Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen perencanaan pemetaan, kawasan genangan banjir Kota Singkawang tahun 2019 adalah sebesar 8,75%. Dan di tahun 2023 terhitung telah dua kali terjadi banjir yang signifikan dengan ketinggian air mencapai 50-90 cm.
“Luasan kawasan genangan banjir terus bertambah setiap tahunnya dari 2019, dan pada kejadian Desember 2023 ketinggian air mencapai 50-90 cm yang mengakibatkan aktifitas masyarakat menjadi terhambat,” tuturnya.
Adapun disebutkan Siti Kodam, konsep Rencana Induk Pengendalian Banjir Kota Singkawang terbagi menjadi tiga bagian, yakni bagian Hulu melalui pembagian beban drainase dengan pengaliran sebagian aliran banjir ke daerah lain, untuk mereduksi puncak banjir di daerah kota/ daerah genangan. Bagian Tengah yaitu mengembalikan fungsi saluran yang ada dan mengatur kembali pola alirannya, melakukan interkoneksi saluran mikro di bagian tengah agar air mengalir cepat ke saluran primer.
“Kemudian bagian Hilir adalah pengaturan keluar masuk air di muara sungai utama Kota Singkawang dengan menggunakan sistem polder untuk mengatur tinggi muka air dan mengatur sedimentasi dari laut yang masuk ke sungai,” tambahnya.
Ia pun berharap, rekomendasi yang telah dirumuskan dalam rencana induk dapat ditindaklanjuti dan diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan serta adanya intervensi program kegiatan instansi vertikal maupun provinsi dalam mendukung Pemkot Singkawang dalam pencegahan banjir.
“Harapannya tentu, setelah ini semua stakeholder dapat berkomitmen, paling tidak dalam hal menjaga kelestarian sumber daya alam di Kota Singkawang,” tutupnya. (Do)
Bid. IKP/Kominfo
