Singkawang, MC – Pemerintah Kota Singkawang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan sejumlah instansi vertikal, BUMN, dan BUMD yang bergabung dalam Mall Pelayanan Publik (MPP). Kegiatan berlangsung di Ruang Bumi Bertuah, Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (2/9/2025).
Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyebut kerja sama ini sebagai wujud komitmen kolektif untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia berharap MPP dapat benar-benar dimanfaatkan warga, terutama mereka yang kesulitan mengurus dokumen di jam kerja reguler.
“MoU yang kita tandatangani bersama ini adalah perpanjangan komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. MPP diharapkan bisa membantu masyarakat, termasuk pedagang dan petani, dengan jam layanan yang lebih fleksibel,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya promosi layanan MPP agar lebih dikenal publik. Ia meminta agar monitoring dan evaluasi dilakukan rutin minimal sebulan sekali, sehingga layanan yang tersedia dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) Kota Singkawang, Yasmalizar, menyebut MPP sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Kehadiran instansi vertikal, BUMN, dan BUMD, menurutnya, akan memperkuat integrasi layanan.
“Dengan bergabungnya berbagai instansi, layanan publik akan lebih transparan, efisien, dan terintegrasi. Ini sejalan dengan semangat pemerintah pusat dalam menghadirkan pelayanan yang berdaya saing,” katanya.
Ia berharap MPP menjadi pusat layanan terpadu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hingga kini, terdapat empat perangkat daerah yang tergabung di MPP, yakni DPMTK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PUPR, dan Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, 10 instansi vertikal, BUMN, dan BUMD turut bergabung, di antaranya Kejaksaan Negeri, Imigrasi Kelas I, Kantor Pajak Pratama, Pengadilan Agama, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BNN Singkawang, UPT PPD Samsat, BRI Cabang Singkawang, dan Bank Kalbar. (Do)
Bid. IKP/Kominfo
