Singkawang, MC – Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 kembali digelar secara daring pada Senin (8/9/2025). Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu diikuti oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Singkawang bersama perwakilan Forkopimda, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di TCM Room Kantor Wali Kota Singkawang.
Dalam pemaparannya, Tito menyampaikan perkembangan inflasi nasional per Agustus 2025 yang tercatat sebesar 2,31 persen (year on year), menurun dibanding periode yang sama pada 2024 sebesar 3,27 persen. Secara bulanan, inflasi bahkan berada di posisi –0,08 persen (month to month).
“Komoditas yang memberi andil terbesar terhadap inflasi adalah beras, cabai merah, rokok kretek filter, bawang merah, dan emas perhiasan. Sementara yang menyumbang deflasi di antaranya daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan tarif angkutan udara,” kata Tito.
Selain inflasi, rakor juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk evaluasi peran pemerintah daerah dalam mendukung program nasional. Beberapa agenda yang menjadi fokus antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem serta percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah.
Tito turut menyinggung dinamika sosial sejak 25 Agustus 2025, di mana tercatat 228 aksi unjuk rasa di 35 provinsi. Dari jumlah tersebut, 42 kabupaten/kota mengalami aksi berpotensi anarkis, sedangkan total 144 kabupaten/kota menjadi lokasi terjadinya aksi unjuk rasa.
Menanggapi situasi itu, Tito menyampaikan pesan Presiden RI kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat kelurahan/desa, RW, hingga RT.
“Sejauh ini sudah ada 25 provinsi, 172 kabupaten, dan 55 kota yang melaporkan penerapan kembali Siskamling. Juknisnya sudah jelas, misalnya orang luar masuk wajib lapor RT, atau ditanya hendak ke mana,” ujarnya.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat berharap koordinasi dengan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat, baik dalam menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pengentasan kemiskinan, maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia.
Bid. IKP/Kominfo
