Singkawang, MC – Kemenko PMK RI mlaksanakan Rakor Daerah Penguatan Guru PAUD pada Perencanaan Implementasi Wajib Belajar 13 tahun di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan Perbatasan Provinsi Kalbar di Hotel Horison Singkawang, Kamis (26/9/2024).
Kegiatan dibuka Pj Wali Kota Singkawang, Sumastro sebagai bentuk dukungan implementasi wajib belajar 13 tahun sebagai agenda super prioritas dalam RPJMN 2025-2029.
Serta mendukung ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang kompeten dan memiliki kualifikasi baik menjadi salah satu faktor keberhasilan demi terciptanya pendidikan berkualitas di wilayah daerah 3T.
Sumastro menyebut data dari Disdikbud Kalbar persentase anak SD yang terlebih dulu mendapatkan PAUD. Hanya 32,14 persen siswa SD di Singkawang yang bersumber dari pendidikan bawah dan selebihnya langsung masuk SD.
Gambaran tersebut dinilai Sumastro harus lebih mendorong efektivitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Saya barusan disodorkan data dari Kadisdikbud Prov Kalbar yang menunjukkan data anak SD di Singkawang yang bersumber dari pendidikan bawah baru 32,14 persen, selebihnya itu langsung masuk SD,” ujar Sumastro.
Sumastro mengakui, selama ini pendapatan resmi para guru PAUD di Kota Singkawang masih bertumpu pada kesadaran dan kerelaan orang tua siswa PAUD itu sendiri.
Meski demikian, pihaknya sudah berupaya optimal dalam menempatkan urusan pendidikan teratas dalam penganggaran.
“Ketika bicara pendidikan, kami sudah optimal dalam memperhatikannya di tempat teratas dalam penganggaran. Karena ini bicara tentang pencetakan SDM generasi penerus bangsa,” ungkapnya.
Pj Wali Kota ini menyebut kepemimpinan saat ini sebagai garda terdepan dalam menciptakan masa depan bangsa yang gemilang.
Dengan tegas ia mengatakan, jika generasi saat ini teledor dalam mengurus pendidikan, maka akan dikenang sebagai aktor gagal dalam membangun bangsa.
“Kalau kita teledor hari ini, maka dampaknya akan timbul masalah besar di masa depan, maka kita inilah yang ada saat ini jadi garda terdepan pencetak masa depan bangsa kita,” sebutnya.
“Kalau sempat kita semua teledor dalam mengurus pendidikan, maka bersiaplah kita disebut sebagai aktor utama dalam kegagalan membangun bangsa kita,” tutupnya.
Sementara Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK RI, Warsito mengatakan dari total 6.269 guru PAUD di Kalbar, sebanyak 3.652 belum S1 atau 58,3 %.
Mengacu data Dapotik Kemendikbudisktek, Guru PAUD di Kalbar yang lulusan S1 2.186 guru, lulusan S2 12 guru dan 419 guru tidak memiliki kualifikasi.
“Data Dapodik Kemendikbudistek RI 2023 saat ini dari Total 6.269 guru PAUD, yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 sebanyak 3.652 guru. Lulusan S1 12 guru, lulusan S2 12 guru dan yang tidak memiliki kualifikasi 419 guru, total 58,3 % guru belum lulus S1,” kata Warsito.
Berdasarkan panilaian Kemenko PMK, Warsito menyampaikan Kota Singkawang berada di peringkat kedua rata-rata lama sekolah (RLS) dengan indeks 8,21 tahun.
“Rata-rata lama sekolah (RLS) tertinggi di 5 kabupaten/kota di Kalbar yaitu Kota Pontianak 10,45 tahun, Kota Singkawang 8,21 tahun, Kabupaten Kapuas Hulu 7,82 tahun, Kabupaten Sintang 7,64 tahun dan Kabupaten Ketapang 7,55 tahun,” ujarnya.
Ia berharap, penyelenggaraan Rakor tersebut di Singkawang jadi awal pemetaan lebih detail terkait cara mendorong layanan pendidikan, terutama akses layanan penguatan guru di perbatasan dan daerah 3T. (Gun)
Bid. IKP/Kominfo
