Singkawang, MC – Pemerintah RI menargetkan penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Singkawang menggelar rapat koordinasi membahas strategi penurunan prevalensi stunting di ruang Bumi Betuah, (18/7/2022). Rakor dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Singkawang Irwan.
Irwan mengatakan tercapainya upaya percepatan penurunan stunting memerlukan keterlibatan dari semua pemangku pihak. Diantaranya, Irwan menyebutkan peranan para tokoh masyarakat agar dapat mengoptimalisasi langkah-langkah pencegahan stunting yang menyentuh hingga ke lapisan masyarakat.
“Persoalan stunting ini harus serius ditangani karena dampak stunting itu permanen bagi si penderita. Kita akan dahulukan pencegahan-pencegahan sedini mungkin. Nah, upaya ini tidak hanya dilakukan oleh para kaum ibu saja, akan tetapi harus diedukasi sampai ke remaja sebagai cikal bakal mereka ketika mereka dewasa nanti,” ujarnya.
Kedepannya, Irwan berharap persoalan stunting ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah saja, namun melibatkan pihak swasta melalui program-program CSR dalam upaya perbaikan gizi buruk, pembangunan posyandu ataupun sanitasi lingkungan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang dr. Alexander mengatakan pemerintah sangat mendukung komitmen TPPS Kota Singkawang dalam menurunkan angka stunting. Kedepannya, dr. Alexander menambahkan kemungkinan TPPS Kota Singkawang akan bekerjasama dengan Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Singkawang
“Persoalan stunting tidak hanya persoalan dinas kesehatan saja, tapi semua turut bekerjasama menurunkan angka stunting. Bisa saja TPPS bekerjasama dengan BAZNAS. Bicara stunting ini karena gizi buruk juga berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga dan pendampingan ini bisa melalui BAZNAS. Bisa juga lewat Dinsos ataupun program CSR suatu perusahaan yang sangat mendukung percepatan penurunan angka stunting ini,” ujarnya.
Saat ini, prevalensi kasus stunting di Kota Singkawang sudah mencapai 14 persen. Terkait pencapaian ini dirinya berpendapat TPPS tidak melepaskan pengawasan akan kemungkinan kenaikan kasus stunting. Maka dari itu, rapat koordinasi TPPS ini digelar untuk lebih jauh menekan prevalensi stunting di Kota Singkawang.
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
