Singkawang, MC – Pemerintah Kota Singkawang bergerak cepat merespons kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa puluhan siswa MAN Model Kota Singkawang dengan menggelar pertemuan bersama pengelola dapur MBG terkait.
Langkah cepat tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Dwi Yanti, bersama pihak SPPG MBG Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Bukit Batu, di Ruang Rapat Sekda Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (10/2/2026).
Terkait kondisi korban, Dwi Yanti menyampaikan perkembangan penanganan sudah berjalan dengan baik. Dari total 56 orang terdampak, sebanyak 54 orang telah dinyatakan pulih, sementara dua siswa lainnya masih menjalani perawatan dan dijadwalkan segera kembali ke rumah.
“Penanganan sudah maksimal. Saat ini tinggal dua orang yang masih dirawat dan informasinya hari ini sudah diperbolehkan pulang,” katanya.
Adapun penyebab dugaan keracunan masih dalam proses penyelidikan. Sampel makanan telah dikirim untuk diperiksa, namun hasilnya masih menunggu karena memerlukan waktu pemeriksaan laboratorium.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Singkawang akan memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur MBG di wilayahnya, khususnya dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP). Salah satu upaya yang disiapkan adalah pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) secara acak.
“Sidak akan dilakukan secara dadakan agar kondisi riil di lapangan bisa diketahui. Fokusnya pada penerapan SOP, perizinan, dan aspek lingkungan,” tegas Dwi Yanti.
Selain itu, Pemkot juga berencana mengundang seluruh mitra dapur MBG yang bekerja sama dengan BGN untuk bertemu langsung dengan pemerintah daerah, termasuk Wali Kota Singkawang, guna mendapatkan arahan dan penegasan terkait pelaksanaan program MBG.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, Achmad Hardin, menambahkan bahwa pihaknya selama ini telah aktif melakukan pembinaan terhadap pengelola dapur MBG. Pembinaan tersebut meliputi pelatihan penjamah makanan, penerbitan sertifikat laik higiene, serta pendampingan standar dapur sesuai ketentuan.
“Walaupun BGN sudah memiliki spesifikasi standar dapur, Dinas Kesehatan tetap melakukan pendampingan agar standar itu benar-benar diterapkan di lapangan,” ujarnya.
Dalam penanganan kasus ini, Dinas Kesehatan memprioritaskan pertolongan medis kepada para korban serta mendukung pemeriksaan sampel makanan yang dilakukan Balai POM.
Proses pemeriksaan, kata Hardin, memerlukan waktu karena harus melalui tahapan penanaman dan penumbuhan bakteri.
Ia memastikan koordinasi lintas instansi berjalan dengan baik sehingga penanganan korban dapat dilakukan secara cepat. Seluruh biaya perawatan korban juga ditanggung melalui BPJS Kesehatan.
“Semua korban ditangani menggunakan BPJS Kesehatan. Pihak dapur MBG juga menunjukkan tanggung jawab dengan melakukan pendampingan harian kepada korban,” kata Hardin.
Humas Singkawang
