Singkawang, MC – Pemerintah Kota Singkawang siap mendukung pelaksanaan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting di daerah tahun 2024.
Hal ini menyambut, hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemantauan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Republik Indonesia secara daring pada Jumat, (7/6/2024) sore.
“Kota Singkawang siap menyambut tim pusat dalam rangka pelaksanaan gerakan intervensi serentak stunting di Kalimantan Barat,” Kata Pj Sekda Kota Singkawang Aulia Candra saat mengikuti Rakor di TCM Room Kantor Walikota.
Ia menyampaikan Pemerintah Kota Singkawang akan menyiapkan 2 Posyandu yang nantinya sebagai lokasi pemantauan. Ia menegaskan, akan membuka secara transparan hal-hal yang memang menjadi kendala dan kekurangan di lapangan.
“Nanti pada saat pemantauan tidak ada yang dimanipulasi, begitulah adanya di lapangan sehingga harapannya ada intervensi baik dari pusat terkait hal yang menjadi kendala di lapangan selama ini,” tutupnya.
Perlu diketahui, Kalimantan Barat tergabung bersama Sumatera Utara yang menjadi daerah pemantauan di bawah naungan Setwapres RI.
Yang mana nantinya, pemantauan akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10-15 Juni 2024 dan dilakukan di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kota Pontianak dan Kota Singkawang.
“Kalimantan Barat masih menjadi provinsi yang mempunyai angka prevalensi stunting di atas rata-rata nasional, yakni 24,5 % pada tahun 2023.” Ucap Deputi II Setwapres Suprayoga Hadi.
Deputi Hadi menambahkan, dengan adanya gerakan pemantauan langsung ke lapangan ini diharapkan dapat mengetahui kendala dan permasalahan di daerah serta mampu menentukan formulasi terbaik dalam mencapai target penurunan stunting tahun 2024 di Kalimantan Barat.
“Dalam pemantauan nanti kita akan turun langsung ke Posyandu di daerah, harapannya Pemda dapat mempersiapkan dengan baik. Sehingga dari sini bisa kita lihat sejauh mana komitmen Pemda dalam menekan stunting untuk kita laporkan kembali di pusat,” ujarnya.
Bid. IKP/Kominfo
