Bagikan

Singkawang, InfoPublik – Staf Ahli Menkopolhukam Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Asmarni melakukan kunjungan kerja ke Kota Singkawang.

Kunjungannya disambut Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajaran Pemkot Singkawang, Ketua DPRD, Kapolres dan Kejari dengan berdialog di ruang rapat Wali Kota Singkawang, Kamis (30/1/2020).

“Kedatangan kita ke Singkawang ingin meminta klarifikasi dari Pemkot Singkawang mengenai adanya aduan pembangunan Gerbang Kota Pusaka yang masuk ke Menkopolhukam yang mengatasnamakan dari Pemerhati Lingkungan Singkawang,” kata Asmarni.

Pengaduan yang disampaikan, diantaranya, tidak memiliki AMDAL, akan merusak lingkungan sehingga ada keresahan di masyarakat Kota Singkawang. 

“Namun berdasarkan klarifikasi dari Pemkot Singkawang, jika penataan kawasan kota pusaka adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya. 

Tapi, dilain pihak, dirinya juga tidak mau ada konflik ditengah masyarakat. Sehingga, solusinya Pemkot Singkawang bisa menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat yang masih kontra. 

“Perlu kita sinkronkan antara pemerintah dengan masyarakat supaya asumsi-asumsi seperti ini bisa kita luruskan,” ungkapnya. 

Dari hasil pengecekan di lapangan, katanya, mengenai adanya pelanggaran atau tidak, pihaknya sudah meminta kepada Pemkot Singkawang untuk menyinkronkannya dengan Pemerintah Provinsi Kalbar.  

Terlebih ada kajian-kajian terutama secara lingkungan. Meskipun dalam pembangunannya tidak membutuhkan AMDAL, tetapi secara kajian lingkungannya ada. 

“Tadi juga sudah dipaparkan Pemkot Singkawang mengenai kajian lingkungannya, jadi ini yang perlu dijelaskan ke masyarakat terutama yang masih kontra,” jelasnya.

Sehingga, soal melanggar tidaknya perlu disinkronkan dengan Pemprov terlebih dahulu. Karena, kalaupun kajian lingkungannya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan, tentunya harus ada Diskresi dari Pemprov untuk bisa dilaksanakan pembangunan. 

“Karena didalam Undang-Undang untuk bangunan konstruksi kalau memang diperbolehkan ada Diskresi dari Pemprov, tentu bisa dilaksanakan,” katanya. 

Sehingga, untuk langkah selanjutnya Pemkot Singkawang akan berkoordinasi dengan Pemprov dan masyarakat yang kontra untuk memberikan pemahaman. 

Sementara iti, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, dalam setiap pembangunan tentu ada hal-hal yang dialami. 

“Seperti yang terjadi sekarang ini, tentunya akan kita tindaklanjuti dengan mengkomunikasikannya langsung ke bapak Gubernur Kalbar, agar apa yang menjadi permasalahan kita harap segera bisa diselesaikan dengan baik,” katanya. 

Sehingga, pembangunan yang sedang dilakukan Pemkot Singkawang bisa berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan harapan bahwa Singkawang akan menjadi suatu destinasi pariwisata.